LENTERAJATENG, SEMARANG – Dominasi bencana tanah longsor sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan serius DPRD Kota Semarang.
Menyikapi data BPBD Kota Semarang yang menempatkan longsor sebagai bencana paling sering terjadi, DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan rawan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet menilai, tingginya frekuensi bencana ini harus menjadi alarm peringatan bagi pemerintah kota. Ia menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya di wilayah rawan bencana, memerlukan perhatian ekstra.
“Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Semarang masih cukup tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan aspek mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat, terutama di kawasan perbukitan,” ujar Agus, Rabu (14/1/2025).
Berdasarkan laporan BPBD, kejadian longsor banyak terkonsentrasi di wilayah perbukitan yang masuk zona merah atau rawan bencana, meliputi Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Ngaliyan, hingga Gunungpati.
Selain longsor, Agus juga menyoroti tingginya kasus rumah roboh yang menempati posisi kedua dalam daftar bencana tahun 2025. Tercatat ada 79 kejadian rumah roboh, di mana 27 di antaranya disebabkan oleh pohon tumbang, sementara sisanya dipicu cuaca ekstrem dan kondisi bangunan.
Menurut Agus, keberadaan infrastruktur penunjang keselamatan lingkungan tidak boleh diabaikan.
“Keberadaan talud, sistem drainase yang lancar, penguatan lereng, serta penataan vegetasi harus dipastikan berfungsi dengan baik. Ini adalah kunci untuk mengurangi potensi longsor dan pohon tumbang yang membahayakan warga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif atau bertindak setelah kejadian. Ia mendorong adanya evaluasi teknis dan pengawasan berkelanjutan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan.
Agus meminta Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan koordinasi lintas instansi agar upaya mitigasi bencana dapat dilakukan secara efektif dan terencana.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan sinergi semua pihak, risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya bisa diminimalkan,” pungkas Agus.
