LENTERAJATENG, SEMARANG – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan efisiensi anggaran, hingga sekitar 19–20 persen menuai sorotan dari DPRD setempat. Dewan meminta efisiensi, tidak sekadar menjadi cara cepat menutup persoalan pendapatan daerah yang belum mencapai target.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Herlambang Prabowo mengatakan, efisiensi anggaran memang diperlukan di tengah tekanan fiskal. Namun, langkah tersebut harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pendapatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, DPRD telah melalui proses pembahasan sebelum menyetujui anggaran yang diajukan Pemkot Semarang. Maka Herlambang melanjutkan, ketika target pendapatan tidak tercapai pemerintah perlu terlebih dahulu mencari penyebabnya.
“Kalau sekarang mereka berpedoman bahwa pendapatan tidak mencapai target dalam taraf yang baik, itu kesalahan siapa, apakah kesalahan DPRD, sebetulnya bukan,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, persoalan pendapatan tidak cukup diselesaikan dengan memangkas belanja. Pemkot perlu mengidentifikasi sektor yang tidak mampu memenuhi target sekaligus mengevaluasi penyebabnya.
DPRD kata dia, akan mendorong pemetaan program dan kegiatan yang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu bahan dalam pembahasan perubahan anggaran.
“Kami mencoba identifikasi sejauh mana dan seberapa besar yang akan dirasionalisasi atau diefisiensi agar di perubahan ini tetap bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Herlambang menyebut masih banyak pos anggaran yang dapat ditekan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat. Belanja makan dan minum, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga kunjungan yang tidak memberikan dampak langsung dinilai layak dievaluasi.
“Banyak sebetulnya efisiensi yang bisa dilakukan, di antaranya persoalan makan minum, kegiatan kunjungan, dan kegiatan seremonial lain yang sebetulnya tidak terlalu perlu,” tuturnya.
Herlambang mengingatkan, agar efisiensi tidak menyasar anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Menurutnya, penghematan seharusnya diarahkan pada belanja yang tidak mendesak.
“Tidak mengganggu layanan. Artinya, kalau efisiensi ini nanti mengganggu pelayanan publik, ini jadi masalah,” tambahnya.
