LenteraJateng, SEMARANG – Buruh di Jawa Tengah disebut-sebut dalam kondisi miskin. Berdasarkan survei oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), inflasi terjadi sekitar 10 persen.
Kemudian biaya transportasi mengalami kenaikan sebesar 15 – 20 persen, dan terkait dengan makanan sebesar 10 persen. Mereka berharap kenaikan upah di tahun ini bisa mencapai 13 persen.
“Pak Ganjar harus paham, buruh di Jawa Tengah sangat miskin pak. Ingat itu. Upah kami tahun kemarin itu hanya naik Rp 1.400 perak. Artinya ini tidak fair,” tegas Sekretaris KSPI, Aulia Hakim, Rabu (21/9/2022).
Apalagi, Menteri Ketenagakerjaan telah mengumumkan jika pemerintah kembali menggunakan PP 36/2021 dalam menghitung kenaikan UMK 2023. Yang mana, perhitungan tersebut membuat kenaikan upah tidak signifikan seperti yang buruh harapkan.
“Daya belinya ini sangat turun sekali. Sampai 30 persen dari Litbang KSPI Jawa Tengah yang mensurvei itu. Artinya kalau pemerintah saat ini tetap tidak bergeming, kami menganggap pemerintah sudah tidak peduli dengan kaum kecil,” lanjutnya.
Penarikan Subsidi
Menurut Aulia, penarikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu ciri sebuah negara yang tidak pro dengan rakyat kecil. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kenaikan berbagai harga bahan pokok sehari-hari.
“Dengan kenaikan BBM, memacu kenaikan harga kebutuhan pokok yang saat ini mulai terasa imbasnya. Harga-harga kebutuhan lain pun juga akan terasa dampaknya,” bebernya.
Ia juga meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo, meski UMK merupakan isu lokal, harapannya nanti bisa dinaikkan upah di Jawa Tengah di angka 13 persen. Kenaikan tersebut ada di kisaran Rp 500 ribu.
“Kalaupun pemerintah Jawa Tengah lewat Pak Ganjar punya itikad baik untuk mengangkat buruh Jawa Tengah, dia harus punya trobosan. Harus punya trobosan mau ngapain, termasuk teman-teman legislatif,” bebernya.
Selain itu, terkait Undang-undang Cipta Kerja yang kembali dibahas oleh pemerintah, Aulia berharap berharap tidak ada yang menerima terkait Omnibus Law ini. Mengingat buruh menjadi klaster ketenagakerjaan yang sangat terdegradasi kesejahteraannya.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan bagi kaum buruh. Masalah perjuangan bukan masalah hasil dan menang. Kami akan tetep suarakan aspirasi rakyat kecil termasuk kaum buruh di Jateng,” tandasnya.
Menagih Janji, Buruh di Jawa Tengah Miskin
Aksi kedua oleh serikat pekerja ini, sebagai upaya menagih janji. Sebelumnya legislatif menjanjikan untuk menerima tuntutan mereka untuk diteruskan ke pihak berwenang.
“Hari ini sebenarnya kami menagih janji ketika kemarin ketika legislatif itu mengatakan oke. Rekomendasi-rekomendasi itu ada ditujukan kepada Pak Jokowi, Puan Maharani, dan tembusan ke Ganjar,” pungkas dia.
Apabila dalam aksi ini pemerintah masih tidak merespon, maka buruh akan melanjutkan aksinya lagi pada 4 Oktober 2022 mendatang.
