LENTERAJATENG, JAKARTA – Tingginya penerimaan anggaran negara menjadi sorotan kalangan DPR.
Pasalnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penerimaan subsidi untuk rakyat.
“Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam keterangan resminya, Senin (30/1/2023).
Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengkritik istilah ‘subsidi tidak tepat sasaran’ yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi.
Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat.
“Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan bahwa akan senantiasa memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi rakyat, misalnya menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram.
Anis mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan UUD 1945..
“Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara,” ujarnya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini juga merasa prihatin dengan semakin beratnya beban rakyat yang dipicu dari kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN. Hal ini menjadi ironi di tengah berbagai insentif yang diberikan bagi kelas menengah atas.
“Insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara itu pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Anis mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat Undang-undang Dasar, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah. Ditambahkannya, ketidaktepatan kebijakan dapat memicu munculnya kemiskinan baru.
“Sebagai catatan bahwa penduduk Indonesia yang rentan miskin jumlahnya sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7% dari populasi akibat pandemi Covid-19, ketidaktepatan kebijakan akan berdampak jatuhnya kemiskinan baru,” kata Anis menutup pernyataan resminya.
