LENTERAJATENG, SEMARANG – Bank Jateng perkuat komitmennya sebagai mitra strategis, mendukung program perumahan nasional melalui pembiayaan rumah subsidi. Komitmen Bank Jateng tersebut, terwujud dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dan BP Tapera.
Kesepakatan tersebut berfokus pada perluasan akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng.
Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan, pihaknya sebagai salah satu bank pelaksana KPR Sejahtera FLPP yang paling aktif dan konsisten sejak 2013. Bank Jateng mencatat pertumbuhan signifikan, dalam penyaluran pembiayaan rumah subsidi.
Baik melalui skema konvensional maupun syariah, Bank Jateng menunjukkan tren kinerja positif dalam mendukung pembangunan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada kami untuk menyalurkan tambahan kuota FLPP sebanyak 20 ribu unit rumah pada tahun 2025 merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan maksimal,” katanya, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemprov Jateng, Jumat (20/6/2025).
Jaringan luas Bank Jateng, terdiri dari 38 kantor cabang, 126 kantor cabang pembantu, serta 21 unit layanan syariah di seluruh wilayah Jateng, Jakarta dan Yogyakarta, memungkinkan proses penyaluran KPR FLPP berjalan merata dan cepat.
Hampir seluruh kantor layanan tersebut telah aktif menyalurkan FLPP dan harapannya, pada tahun 2025 ini selesai.
Irianto mengungkapkan, kunci keberhasilan Bank Jateng dalam program ini juga terletak pada kerja sama strategis dengan 154 pengembang perumahan yang tergabung dalam enam asosiasi besar (REI, Himperra, Apernas, Apersi, Deprindo, dan PIN).
Kolaborasi ini memperkuat upaya Bank Jateng dalam menjangkau masyarakat di berbagai daerah melalui proyek perumahan subsidi yang tersebar luas.
Bank Jateng terus memperkuat tiga pilar utama dalam pelaksanaan Program KPR Sejahtera FLPP, yakni layanan proaktif dan responsif kepada MBR, kerja sama erat dengan pengembang dan Pemerintah daerah.
Serta konsistensi sebagai bank pelaksana yang tepercaya dan teruji dalam mendukung program perumahan nasional.
“Melalui langkah nyata ini, Bank Jateng berkomitmen tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga bagian dari solusi dalam menciptakan hunian layak, terjangkau, dan penuh harapan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah,” tutur Irianto.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyambut baik, upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Menurut Luthfi, hal tersebut linear dengan upaya Pemprov Jateng menyediakan perumahan bagi warganya, melalui program Satu KK Satu Rumah Layak Huni.
Menurut Luthfi, Pemprov Jateng bekerja keras untuk menuntaskan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat miskin (backlog) sebanyak 310.855 unit.
“Maka, dengan bupati/wali kota kami melakukan rapat untuk memvalidkan data. Oleh karena itu, tidak hanya kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi, semua stakeholder kita libatkan, Baznas, CSR, dan pihak ketiga, semuanya bisa mengikis kebutuhan rumah yang bagian dari unsur miskin ekstrem,” tutur Luthfi.
Ia menyebutkan, intervensi program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota. Hal ini juga didukung CSR swasta di Jateng pada 2022-2024 dengan jumlah total penanganan sebanyak 1.408.100 unit.
Sementara itu, pada 2025, Program Penanganan Perumahan di Jawa Tengah sebanyak 26.356 unit. Jumlah itu terdiri atas penanganan bersumber APBD Provinsi Jateng sebanyak 17.510 unit, meliputi Bankeu Pemdes sebanyak 17 ribu unit dan backlog sebanyak 510 unit.
Selain itu, bersumber pula dari APBD kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit. Juga keikutsertaan pihak swasta melalui CSR dari Rokok Nojorono, Astra, Bank Jateng, Djarum, Yayasan Buddha Tzuchi, dan Baznas Jateng sebanyak 2.070 unit.
“Provinsi Jateng sudah mempunyai program Satu Kepala Keluarga Satu Rumah Layak Huni. Ini diambil dari fiskal yang disisihkan. Pada 2025, RTLH akan kami bangun 17 ribu rumah, harapannya 5 tahun ke depan, tidak ada lagi rumah miskin ekstrem,” tuturnya.
Dirjen Bidang Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah mengatakan, program ini bertujuan mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah bagi warga. Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan ini dirasa penting untuk memastikan kevalidan data.
“Pendataan jadi hal penting karena dari data tersebut kebijakan bisa diarahkan, kita bisa mengetahui kemiskinan ekstrem berapa, kebutuhan perumahan, data RTLH berapa dan siapa yang harus menerima sehingga tidak salah sasaran dalam penyaluran,” tuturnya.
Aziz menyebutkan, kini Kementerian PKP tengah berjuang untuk menambah kuota rumah subsidi. Total ada sekitar 350 ribu unit.
“Ini kesempatan untuk seluruh stakeholder bergandengan tangan gotong royong untuk mengurangi angka backlog dan ending-nya kita mengentaskan masyarakat dari kemiskinan,” tutur Aziz.
