LENTERAJATENG, SEMARANG – Sebagai upaya mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah, Bank Jateng menunjukkan komitmen nyatanya melalui partisipasi aktif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi berbasis FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Komitmen ini diperlihatkan dalam kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, ke sejumlah kawasan perumahan di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 28–29 April 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Maruarar Sirait didampingi oleh sejumlah pejabat nasional dan daerah, antara lain Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Batang M. Faiz Kurniawan.
Sementara dari internal Bank Jateng hadir Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Eko Tri Prasetyo dan Eksekutif Senior Bisnis Siti Ulfah.
Kunjungan ini menyasar langsung dua kawasan perumahan yakni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal dan Perumahan Griya Bahtera 4 di Kabupaten Batang—keduanya merupakan proyek perumahan rakyat yang masuk dalam skema pembiayaan KPR FLPP.
Direktur Digital dan Bisnis Konsumer Bank Jateng, Eko Tri Prasetyo, menegaskan bahwa Bank Jateng melihat program perumahan bukan hanya sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial.
“Program 3 juta rumah bukan sekadar membangun tempat tinggal, tapi tentang memastikan setiap warga negara—termasuk pekerja informal, tukang becak, petani, pedagang kecil, buruh harian, hingga nelayan—memiliki hak yang setara atas hunian yang layak dan terjangkau. Itulah prinsip yang kami pegang di Bank Jateng,” ujarnya.
Bank Jateng telah menunjukkan capaian signifikan dalam penyaluran KPR FLPP. Hingga akhir Maret 2025 (Triwulan I), realisasi penyaluran telah mencapai 66% dari total kuota nasional.
Lebih dari seperempat (29%) dari angka tersebut disalurkan kepada debitur yang berasal dari kelompok berpenghasilan tidak tetap—yang selama ini kerap menghadapi kendala dalam mengakses perbankan formal.
Eko menambahkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pendekatan inklusif yang diterapkan Bank Jateng, termasuk pengembangan sistem analisis kredit yang lebih fleksibel dan humanis untuk menilai kelayakan kredit pekerja informal.
Bank Jateng juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pengembang, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami percaya bahwa sinergi adalah kunci. Tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan backlog perumahan nasional. Karena itu, Bank Jateng terus menjalin kemitraan strategis untuk memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi benar-benar menyentuh sasaran,” jelas Eko.
Dalam kunjungan ini, para pejabat juga melihat langsung dampak sosial dari program rumah subsidi. Selain memberikan tempat tinggal yang layak, pembangunan perumahan ini turut menciptakan efek ganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal—mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan permintaan bahan bangunan lokal, hingga tumbuhnya sektor jasa di sekitar kawasan perumahan.
Program 3 juta rumah merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto di awal masa pemerintahannya. Selain menurunkan angka backlog perumahan nasional, program ini juga menargetkan pemberdayaan masyarakat secara ekonomi melalui pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan rumah rakyat adalah bentuk nyata keadilan sosial. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi atas masalah struktural yang selama ini menghambat kelompok rentan dalam memperoleh hunian,” ungkap Menteri Maruarar Sirait dalam kesempatan yang sama.
Pernyataan ini sejalan dengan semangat Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mengemban amanah untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara inklusif.
