LENTERAJATENG, SEMARANG – Berkolaborasi bersama Bank Jateng, Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat launching impelentasi transaksi non tunai, Jumat 24 Agustus 2023, di Gedung Gradhika Bakti Praja.
Dalam program ini Pemprov Jateng berupaya menerapkan transaksi non tunai di setiap desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sumarno menuturkan, penerapan transaksi ini adalah upaya untuk membuat transparansi pendanaan desa.
“Cita-cita kami adalah dengan transaksi non tunai ini tentu saja pengelolaan keuangan desa lebih efisien, efektif dan yang paling penting adalah akuntabel,” katanya.
Secara rinci Sumarno menuturkan, akuntabilitas dalam transaksi non tunai yang dimaksud adalah bahwa semua pembayaran itu langsung kepada rekening penerima pembayaran. Maka dengan transaksi non tunai, semuanya datanya tercatat.
Jadi kalau orang mau minta pertanggung jawaban datanya sudah ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai.
“Mengaku bayarnya 100 yang diserahkan hanya 50. Nggak bakal bisa kelihatan. Tapi kalau non tunai semua masuk ke rekening penerima. Akuntabilitasnya jauh lebih terjaga dan ini juga kalau ada yang berniat melakukan kecurangan pun agak susah. Karena semua tercatat dengan konkrit,” tuturnya.
Sumarno menambahkan, jika penerapan ini juga sudah dilakukan di semua kantor pemerintahan begitu pula dengan Pemprov Jateng.
Sosialisasi pemberlakuan transaksi non tunai ini, akan mengandeng pemerintah desa. Perbaikan jaringan juga dilakukan dengan makin menambah akses desa-desa yang masih blank spot. Ia menargetkan, pada 2024 mendatang transaksi non tunai harus sudah merata, seperti instruksi Menteri Dalam Negeri RI.
Plt Dirut Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyatakan, akan meneruskan program Cash Management System (CMS). CMS adalah layanan perbankan, bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan dengan koneksi internet.
Fitur CMS Bank Jateng, adalah Informasi Saldo Rekening, Monitoring Mutasi Rekening, Transfer (on Us)
Dengan program ini, Irianto mengaku jika Bank Jateng siap untuk memberi dukungan dengan edukasi maupun perangkat.
“Kami diminta untuk mendampingi Pemerintah Desa terkait dengan UMKM atau pembiayaannya. Jadi akan kami dampingi semua desa,” tuturnya.
