LenteraJateng, JAKARTA – Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dorong Pemda (Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan layanan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Utamanya untuk mendukung perilaku hidup bersih sehat, masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
Dukungan dari Kementerian PUPR melalui Direktorat Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan menerbitkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 pada 7 Februari 2022 lalu. Buku ini dapat menjadi referensi mengukur tingkat kinerja manajemen, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan layanan air minum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pemangku kepentingan khususnya pemerintah daerah dapat memanfaatkan buku kinerja BUMD Air Minum 2021. Antara lain, sebagai bahan acuan menyusun kebijakan, strategi program dan peningkatan layanan air minum.
“Sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi di daerah,” kata Diana.
Rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan, di daerah mencapai 28.85 persen dan secara administrasi baru mencapai 22,63 persen. Capaian tersebut perlu peningkatan dan dapat lakukan jika Pemda setempat memiliki BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat dan Mandiri.
Ia melanjutkan, ketersediaan sarana dan prasarana air minum juga sangat penting dalam membantu masyarakat menjaga perilaku hidup bersih serta melaksanakan Prokes. Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, khususnya varian Omicron saat ini.
“Hal tersebut dapat terwujud, apabila pemda menyediakan sarana dan prasarana air minum yang masyarakat mudah menjangkaunya,” tuturnya
Sementara Direktur Air Minum Anang Mukhlis mengatakan, melakukan penilaian kinerja pada 388 BUMD Air Minum pada 2021. Terdapat 225 BUMD Air Minum atau 58 persen yang berkinerja Sehat. Sementara 104 atau 27 persen berkinerja kurang sehat dan 59 atau 15 persen lainnya, berkinerja Sakit.
Optimalisasi BUMD Air Minum, Kementerian PUPR Dorong Pemda Tingkatkan Layanan SPAM
“Penyebab kinerja BUMD Air Minum kurang sehat dan sakit antara lain rata-rata tarif belum memenuhi tarif FCR (full cost recovery). Pelanggan di bawah 20 ribu sambungan rumah (SR) dan tingkat kehilangan air masih tinggi sekitar 33,24 persen,” kata Anang.
Ia berharap, masing-masing pemda dapat memberikan dukungan kepada BUMD Air Minum berkinerja kurang sehat dan sakit. Dukungan dapat berupa persetujuan atau memberikan subsidi bagi yang belum menerapkan menerapkan tarif FCR, dan penyertaan modal, serta melakukan pengembangan investasi.
Adapun sesuai kewenangannya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru. Tujuannya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dengan syarat readiness criteria.
Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk BUMD Air Minum.
Dukungan infrastruktur air minum dari Kementerian PUPR, di antaranya melalui pembangunan SPAM Regional. Baik yang bersumber dari dana APBN atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Misalnya, SPAM Regional Jatiluhur I memanfaatkan air baku dari bendungan tersebut. Dari bendungan tersebut bisa menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter per detik. Air sebesar itu, akan didistribusikan kepada sekitar 380 ribu SR atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
