LENTERAJATENG, SEMARANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikrar siap menjaga netralitas, pada Pemilu 2024. Dalam ikrar itu, para ASN berjanji tidak memihak pasangan calon tertentu, bijak menggunakan media sosial, dan menolak politik uang.
Ikrar netralitas ASN yang dipimpin Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, diikuti seluruh ASN yang mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/10/2023).
Dalam amanatnya, Sumarno mengajak ASN untuk mendukung kelancaran Pemilu 2024, dan tidak membebani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada menjadi tanggung jawab kami semua sebagai ASN. Sehingga, jangan sampai justru membebani Bawaslu,” kata Sumarno.
Menurut Sumarno, ASN berkewajiban menjaga kelancaran proses pesta demokrasi 2024. Karenanya, ASN harus menjaga netralitas, termasuk menggunakan media sosial secara bijak dengan tidak berkomentar, yang berhubungan dengan politik, menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong.
Ditambahkan, terdapat empat poin ikrar ASN Pemprov Jateng dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024. Yakni, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN Pemprov Jateng dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.
Selain itu, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Tidak kalah penting adalah menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong, serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
Dalam kesempatan itu, Sumarrno juga menyerahkan SK Pensiun kepada lima ASN di lingkungan Setda Jateng. Yakni staf Analis Badan Usaha Milik Daerah pada Biro Perekonomian, Yuvita Norma, Pramu Bhakti Bagian Biro Umum, Mulyanto dan Parengno, Analis Pengembangan Kompetensi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Riyanto, serta Pengadministrasi Umum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Zuhri Wijayanto.
