Anggota DPRD Jateng Dukung APH

LenteraJateng, SEMARANG – Anggota DPRD Jateng dukung aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi di Bank Jateng.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Agung Budi Margono menyatakan, penyelidikan menyeluruh dalam dugaan kasus itu agar ada tindakan bagi oknum pegawai bank milik daerah tersebut yang melakukan tindak pidana.

"Dirut Bank Jateng juga harus melakukan pembenahan internal, agar tidak terulang kasus seperti ini,” kata politisi PKS tersebut kepada Lenterajateng.com, Selasa (28/12/2021).

Agung meminta jajaran Bank Jateng harus berbenah dengan mencuatnya kasus TPPU dan korupsi di Bank Jateng Cabang Blora dan Jakarta. Agar lanjutnya, tetap menjaga kepercayaan masyarakat khususnya di Jawa Tengah.

“Penyimpangan ini harus menjadi catatan betul, agar ada perbaikan sistem di Bank Jateng,” tambahnya.

Ia menilai, pada saat kondisi ekonomi yang tertekan, kepercayaan masyarakat menjadi modal yang sangat berharga. Terlebih bagi institusi per-bank-kan, jangan sampai kepercayaan masyarakat menjadi menurun.

Sebab, sebagai sebuah institusi keuangan, kepercayaan itu sangat penting. Bank Jateng sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah juga diharapkan perannya ikut membangun ekonomi Jawa Tengah.

“Penting tetap mengemban amanah, terlebih saat pandemi seperti ini,” tambah Agung

Ia menegaskan, jangan sampai muncul kesan ketika masyarakat sedang susah mencari penghasilan, tetapi ada oknum yang memanfaatkan untuk mengeruk kepentingan pribadi.

Anggota DPRD Jateng dari Dapil Kota Semarang tersebut menekankan, seluruh sumber daya manusia. Terutama dari jajaran direksi, kepala cabang maupun pegawai Bank Jateng, harus menjaga integritasnya.

Mabes Polri Tetapkan Lima Tersangka Dugaan TPPU dan Korupsi Bank Jateng, Anggota DPRD Jateng Dukung Penegak Hukum Mabes Polri menetapkan lima orang tersangka terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penyaluran fasilitas kredit pembangunan Bank Jawa Tengah (Jateng) 2017-2019.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Cahyono Wibowo menyatakan, lima orang tersangka tersebut adalah Bina Mardjani, Bambang Supriyadi, Rudatin Pamungkas, Ubaydillah Rouf, dan Teguh Kristianto.

“Dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU ini, tercatat kerugian negara kurang lebih sekitar Rp 500 miliar,” kata Cahyono, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/12/2021).

Kasus Korupsi Bank Jateng Ada Dua Klaster, Blora dan Jakarta Cahyono menerangkan, dalam penanganan kasus ini ada dua klaster. Klaster pertama yang terjadi pada Bank Jateng cabang Jakarta. Lainnya yang terjadi di Bank Jateng, cabang Blora.

“Untuk berkas perkara ini, sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung untuk segeramasuk persidangan,” tuturnya.

Cahyono menerangkan, klaster kasus pertama yang terjadi di Bank Jateng cabang Jakarta, menetapkan dua tersangka. Yakni, Bina Mardjani, mantan kepala Bank Jateng cabang Jakarta dan Bambang Supriyadi Direktur PT Garuda Technology.

Dalam kasus ini ia menjelaskan, Bina Mardjani saat mengepalai kantor cabang Bank Jateng di Jakarta menyetujui penyaluran kredit. Penyaluran tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dan tak sesuai dengan aturan pemberian peminjaman modal usaha sekitar Rp 300 miliar.

Bina Maredjani memberikan kredit tersebut kepada Bambang Supriyadi. Dari pemberian fasilitas kredit proyek pembangunan tersebut, tersangka Bina Mardjani menerima fee pencairan senilai satu persen atau sekitar Rp 1,6 miliar.

Setelah pemberian fasilitas kredit dan penerimaan fee tersebut, tersangka Bambang Supriyadi tidak menggunakan peminjaman modal tersebut sebagai mana tujuan awalnya.

“Dari perbuatan kedua tersangka tersebut, penyidik menghitung kerugian negara Rp 307,9 miliar dan Rp 174 miliar,” kata Cahyono.

Adapun klaster kasus kedua masih kata Cahyono, terkait dengan rangkaian perkara serupa di Bank Jateng cabang Blora. Dirtipikor Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka.

Tersangka Kepala BPD Jateng 2017-2019 Rudatin Pamungkas, Direktur PT Gading Mas Property Ubaydillah Rouf dan Direktur PT Lentera Emas Raya Teguh Kristianto.

“Pada kasus ini, kerugian negara sekitar Rp 115,5 miliar,” begitu terang Cahyono.

Terhadap total tersangka itu kata Cahyono, semuanya sudah dalam tahanan dan siap masuk meja persidangan.

Penyidik menjerat semua tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999-20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Subsider, Pasal 3 UU 8/2010 tentang TPPU.