LenteraJateng, SEMARANG – Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jateng menyebutkan hingga saat ini, masih ada kelompok yang mendapat diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas. Ketua BKOW Jateng Nawal Arafah Yasin menilai, ada diskriminasi yang terjadi secara sengaja, maupun tidak.
“Kondisi tersebut harus hilang dengan kerja sama berbagai pihak,” kata Nawal Arafah Yasin dalam silaturahmi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Jateng bersama Wakil Gubernur setempat Taj Yasin Maimoen di Rumah Dinas Rinjani, Minggu (3/7/2022).
Berangkat dari keresahan itu, Nawal mengatakan pihak pemerintah harus mengajak perempuan penyandang disabilitas semakin menetapkan diri di tengah masyarakat. Yaitu segi pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial yang layak.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah sudah mengupayakan untuk menghalau diskriminasi kepada perempuan penyandang disabilitas. Satu di antaranya adalah, aturan yang sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Bagi Nawal, implementasi aturan-aturan itu harus nyata dan tidak hanya pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Selain mengembangkan upaya edukasi, advokasi, dan literasi. Agar perempuan penyandanhg disabilitas memperoleh hak yang sama dan setara di lingkungan masyarakat.
“HWDI semoga bisa hadir di 35 kota/kabupaten di Jateng. BKOW bersama jajaran pemprov Jateng ikut mendukung dan hadir bersama perempuan disabilitas di Jateng,” tegasnya.
Eratkan Sinergi Halau Diskriminasi Perempuan Disabilitas yang Mereka Alami
Usai kegiatan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, kegiatan ini bukan hanya mengajak perempuan penyandang disabilitas saja. Menurutnya, seluruh penyandang disabilitas juga mendapatkan ruang dalam silaturahmi tersebut.
Wagub berpendapat, mengeratkan sinergi antar stakeholder terus guna menghalau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah, lanjutnya, hadir secara utuh untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
“Artinya benar-benar dari pemerintah pusat, provinsi dan kawan kawan ini sinergi tentang pemberdayaan disabilitas,” tambahnya.
Lebih jauh, Taj Yasin menilai saat ini, peran pemerintah bersama masyarakat bukan lagi membangun ketangguhan perempuan disabilitas saja, namun sudah harus pada tataran meneguhkan ketangguhan tersebut. Hal itu disampaikan lantaran menurutnya, perempuan disabilitas di Jawa Tengah sudah memiliki kemampuan yang cukup.
“Mari membangun kesadaran memberikan fasilitas kepada mereka. Bukan hanya secara bangunan tapi juga fasilitas lain,” tuturnya.
Editor: Puthut Ami Luhur
